Abdul Halim Iskandar Memberi Instruksi Pada Semua Kades Yang Menyebar Di Jawa Barat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Ketinggalan serta Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memberi instruksi pada semua kades yang menyebar di Jawa Barat berkaitan dana desa. Ini karena pendistribusian serta pengendalian tahun 2020 untuk Jawa Barat masih alami persoalan.

Hal tersebut dia berikan dalam pekerjaan Rapat Kerja (Raker) Pemercepatan Pendistribusian serta Pengendalian Dana Desa 2020 tingkat Propinsi Jawa Barat di Sentul, Bogor yang didatangi oleh Menteri nama bayi perempuan islami 3 kata Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dianya menjelaskan dana desa untuk Propinsi Jawa Barat ke tahun 2020 seputar Rp 5,9 triliun dengan sebarannya sekitar 5.312 desa yang berada di 19 Kabupaten.

“Tempat dana desa untuk Jawa Barat ke tahun 2020 ini baru Rp 17,45 miliar untuk 40 desa. Itu juga cuma satu kabupaten dari 19 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor,” tutur Abdul Halim dalam infonya Selanjutnya, Abdul Halim mengharap persoalan yang berlangsung tidak begitu susah. Sebab peluang persoalan yang berlangsung salah satunya persoalan APBDes yang belum juga selesai serta surat kuasa dari pemerintah kabupaten yang belum juga dikatakan.

“Kemungkinan banyak hal itu pemicu mengapa dana desa belum cair. Karenanya, dalam Raker ini saya ajak, mari percepat pendistribusian serta pengendalian dana desa,” katanya.

Dia mengemukakan berkaitan pemakaian dana desa step pertama yang telah cair serta akan cair agar dipakai untuk padat karya tunai agar tingkatkan penghasilan warga desa. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dana desa itu supaya dipakai untuk padat karya tunai agar ekonomi desa makin menggeliat, keperluan mengonsumsi dapat dipenuhi, pengangguran dapat dikurangi serta pekerjanya bisa diberi dengan tunai supaya bisa dibelanjakan.

“Ini benar-benar dibutuhkan untuk menanggapi serta menghadapi beberapa kondisi perekonomian dunia yang masih tidak menentu sebab beberapa unsur. Dari mulai perang dagang di antara Amerika dengan China sampai mewabahnya virus corona yang belum usai yang berefek ke tertundanya export serta import, penurunan wisata sampai terdapatnya larangan umroh,” paparnya.

Lebih jauh, Abdul mengemukakan berkaitan pemakaian dana desa dengan lakukan transaksi dengan cashless atau non tunai. Masalahnya pemakaian non tunai nanti dapat menolong kades dalam mempermudah pertanggungjawaban pemakaian dana desa.

“Sekarang kita masih menyarankan. Kelak, desa yang ada jaringan tentu harus jadi desa digital, salah satunya ukuran digital ialah cashless. Tidak pakai uang tunai. ini kelak akan mempermudah kades untuk bikin laporan pertanggungjawaban. Sekarang, masih ada 13 ribu desa yang masih belumlah ada jaringan. permasalahan ini kita akan genjot supaya desa-desa itu dapat nikmati jaringan yang nanti akan harus cashless,” tuturnya.

Abdul mengutarakan jika dalam pendistribusian dana desa dibagi jadi tiga tingkatan yaitu step pertama sebesar 40 %, step ke-2 sebesar 40 % serta step ke-3 yaitu sebesar 20 %. Terkecuali untuk desa mandiri yang cuma diberi dua tingkatan yaitu sebesar 60 % untuk step pertama serta 40 % untuk step ke-3.

“Saya ingin mengutamakan jika prioritas pemakaian dana desa di tahun 2020 ini ialah transformasi ekonomi perdesaan serta pemberdayaan sdm. Infrastruktur bisa, tetapi infrastruktur yang bersentuhan langsung untuk penambahan ekonomi serta pemberdayaan sdm. contohnya untuk irigasi pertanian bisa, bangun PAUD, mitigasi musibah, penambahan kesehatan warga serta yang lain,” ujarnya.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis