Featured Video Play Icon
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Video ini merupakan update kondisi tranparansi/keterbukaan informasi publik desa yang dikelola oleh Komisi Informasi Jawa Timur. Walaupun UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Desa berbicara tentang transparansi, namun keduanya berbeda langgam. UU Desa menempatkan desa sebagai komunitas yang mampu menyelesaikannya sendiri berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas, sedangkan UU KIP yang menjamin hak warga untuk mendapatkan informasi publik memastikan pemenuhan hak warga melalui keberatan dan pengajuan sengketa informasi melalui komisi informasi. Keduanya tidak hendak dipertentangkan. Bahkan dalam situasi desa yang pemerintahannya belum transparan, warga bisa mengajukan sengketa atas tindakan tidak transparan kepala desa yang juga tetangganya itu kepada komisi informasi provinsi. Terstimoni ini berharga bagi pengembangan model transparansi desa, yang masih dalam pencarian format. Video ini juga melengkapi Buku Pedoman Standar Layanan Informasi Desa yang dapat diunduh http://kedesa.id/repository/pedoman-standar-layanan-informasi-publik-untuk-pemerintahan-desa/


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis

~ Admin

Berbagi dan Maju Bersama Desa