•  
  •  
  •  
  •  
  •  

SEJARAH panjang desa serta desa kebiasaan sudah melahirkan banyak kondisi serta pergantian atas status desa. Sebelum Indonesia berdiri, Desa serta Desa Kebiasaan, telah eksis serta berkembang sesuai dengan entitasnya, berbasiskan pada akar budaya serta lingkungan geografis ataupun demografis.

Keanekaragaman bentuk desa, nagari, kampung, serta jumlahnya sebutan yang lain bertahan sampai beberapa ratus tahun, eksis bersama historikalnya semasing. Sampai pada tahun 1979 Orde Baru lewat UU no 5 tahun 1979 Orde Baru lakukan usaha penyeragaman nama, bentuk, susunan pemerintahan serta bahkan juga warna. Hal seperti ini oleh beberapa pemerhati pemerintahan desa dipandang seperti kekeliruan fatal dalam pengelolaan desa.

Koreksi atas kekeliruan pengelolaan desa oleh negara lewat UU No 5 Tahun 1979 tercermin dalam diktum Menimbang, huruf e UU No 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah, yang berbunyi:“bahwa Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, serta posisi pemerintahan Desa, tidak cocok bersama jiwa Undang-Undang Basic 1945 serta pentingnya mengaku dan menghargai hak asal-usul Daerah yang berbentuk spesial hingga butuh ditukar.”

Keinginan ada pergantian fundamental status desa bersama terbitnya UU No 22 Tahun 1999 ini nyatanya masih tetap jadi sinar yang suram, karena usaha pernyataan atas hak bawaan desa (hak asal mula) juga masih tetap sumir, hak bawaan yang disebut serta ditanggung oleh UU 1945 dalam masalah 18B diantaranya pernyataan atas kesatuan kesatuan penduduk hukum kebiasaan bersama hak hak tradisionalnya.

Hak hak tradisionil yang disebut berdasar sebagian pakar ialah susunan asli penduduk hukum kebiasaan, hak asal mula serta hak spesial, masihlah tersubordinasi oleh kerangka otonomi desa yang semu. Desa belum juga dikasihkan hak asal usulnya dengan utuh.

Keinginan baru tampil di tahun 2014 bersama lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Karena cuma di UU desa ini lah hak bawaan atau hak asal mula disadari dengan utuh, yang populer bersama azas rekognisinya, di samping hak lokal bertaraf desa. Pernyataan atas hak asal mula yang diringi bersama pemberian kata kata untuk pacar stimulan dana desa nya sudah memberi banyak keinginan baru untuk bangun. Bersama UU ini desa serta desa kebiasaan betul-betul dikembalikan pada keanekaragaman bentuk desa, nama susunan pemerintah, susunan kemasyarakatnya.

Spesial Desa Kebiasaan, keberadaannya jelas telah disadari eksistensinya, akan tetapi masalah kekinian sebenarnya pada proses recovery kehadiran desa kebiasaan itu, karena saat berpuluh puluh tahun desa kebiasaan telah diseragamkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat lewat UU Nomor 5 Tahun 1979, dalam kurun saat itu telah memporakporandakan kehadiran Desa Kebiasaan serta Penduduk Hukum Kebiasaan.

Sosiolog Taufiq Abdulloh lakukan masukan atas kebijakan penyeragaman Desa serta Desa Kebiasaan seperti berikut :

Undang-undang yang mengatur sampai ke skema desa itu ialah puncak dari kesewenangan kebudayaan Orde Baru. (Mengakibatkan, berlangsung) krisis kepemimpinan yang kronis.
Pemerintah berasumsi mereka dapat kuat saat kemampuan sosial di beberapa daerah dihancurkan, Desalah yang lalu porak-poranda.
Saat Orde Baru jatuh, perdesaan kehilangan jaring pengamannya, ikatan lama telah hancur oleh kekuasaan.
Karena itu, seperti yang sering dikabarkan di mass media, perseteruan sering dituntaskan bukan oleh tokoh, pemimpin, kepala kebiasaan yang berwibawa.
Puncaknya, berlangsung spiral kebodohan yang menukik ke bawah. Satu aksi bodoh disikapi aksi bodoh yang lain. Tahu-tahu antar tetangga desa juga berkelahi.
Keadanan seperti yang dituliskan oleh Taufiq Abdulloh itu sesunggungnya benar-benar sangat dirasa, jumlahnya perseteruan di daerah daerah salah satunya faktornya ialah tercerabutnya nilai nilai kebersamaan serta kemampuan sosial dalam tata nilai budaya masyarakatnya.

Alur penentuan desa dinas serta atau desa kebiasaan memiliki beberapa konsekwensi, karena desa kebiasaan dapat jadi satu desa dinas, atau desa dinas dapat lebih dari satu desa kebiasaan, bahkan juga juga bisa satu desa kebiasaan lebih dari satu desa dinas. Belum juga kontestasi nilai pada kebiasaan istiadat yang laku pada suatu penduduk hukum kebiasaan bersama ketentuan negara, juga kontestasi politik, di mana desa dinas dapat jadi kemampuan politik.

Desa Kebiasaan menjadi usaha pemenuhan amanat konstitusi Masalah 18B (2) serta penyelesaian krisis perdesaan (agraria, ekologis, serta sosial) saat Putusan MK 35 Tahun 2012 memiliki 3 bagian hak asal mula atau hak bawaan, bukan pemberian, yaitu tatanan sosial budaya, tatanan sosial politk serta hukum, serta tatanan sosio ekonomi serta ulayat. Dari 3 bagian yang ada karena itu implikasi dari pernyataan atas kesatuan masyarakakat hukum kebiasaan ialah :

Pernyataan pada eksistensi organisasi dari ‘susunan asli’ ;
Pernyataan atas skema nilai serta aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama dengan dalam ‘susunan asli’, termasuk juga aturan-aturan yang mengatut ‘sumber-sumber kehidupan’nya;
Pernyataan pada ‘hak penguasaan’ ‘hak pertuanan’ atas apakah yang dikatakan sebagai ulayat (baca: lokasi kehidupan) susuna asli yang berkaitan. à Pernyataan atas ulayat mewajibkan pergantian pada beberapa UU Sektoral yang sampai kini tidak mengaku hak-hak penduduk kebiasaan, seperti yang sudah diamanatkan oleh TAP MPR IX/2001)
Dihubungkan bersama Masalah 18 serta 18A, karena itu desa atau dimaksud dgn nama lainnya juga dikasih kewenangan kata kata malam minggu untuk mengadakan ‘pemerintahan nasional’!
Untuk bangun Desa Kebiasaan serta Penduduk Hukum Kebiasaan, sesuai dengan bersama UU No 6 Tahun 2016 jika penuhi dua dari 5 unsur seperti tertuang dalam Masalah 97 ayat (2): Kesatuan penduduk hukum kebiasaan bersama hak tradisionalnya yang masih tetap hidup seperti disebut pada ayat (1) huruf a mesti mempunyai lokasi serta sangat kurang penuhi salah satunya atau kombinasi unsur ada: (a) penduduk yang masyarakatnya mempunyai perasaan bersama dengan dalam grup; (b) pranata pemerintahan kebiasaan; (c) harta kekayaan serta/atau benda kebiasaan; serta/atau (d) piranti etika hukum kebiasaan, Pemberlakukan pemenuhan prasyarat sesuai dengan UU No 6 Tahun 2016 ini dengan fakultatif. Hal seperti ini berbeda sekali bersama Permendagri 52/2014: Mengambil keputusan Penduduk Hukum Kebiasaan, tetapi tidak ada rumusan arah bersama menyimak (?) : (a) histori; (b) lokasi kebiasaan; (c) hukum kebiasaan; (d) harta/benda kebiasaan; serta (e) kelembagaan/skema pemerintahan kebiasaan. Diputuskan dlm ketetapan bupati/walkot atau ketetapan bersama dengan kepala daerah, tiada keterangan mengenai ukuran untuk verifikasinya. Pemberlakuan pemenuhan prasyarat dengan akumulatif

Pernyataan negara atas hak hak penduduk hukum kebiasaan sudah memberi angin fresh serta ruangan lebar buat tumbuh kembangnya desa kebiasaan serta penduduk hukum kebiasaan, sekurang-kurangnya ada tiga jenis peningkatan desa kebiasaan, yaitu :

Jenis Penetapan mendahului pernyataan hak; bersama persyaratan berbentuk akumuatif, lewat Perda, MK 35/2012 (?) ; awal mulanya oleh UU 41/1999, Masalah 67; lalu dikukuhkan oleh Permendagri 52/2014 (walau cukuplah dgn SK Bup); serta dilanjutkan oleh Perber 4 kementerian
Jenis pegakuan hak bersama alat verfikasi persyaratan Penduduk Hukum Kebiasaan yang bersif fakultatif, lewat Perda, sesuai dengan bersama UU Desa 6/2014 = Pernyataan hak Penduduk Hukum Kebiasaan atas pemerintahan serta pembangunan
Jenis pegakuan hak bersama alat verfikasi persyaratan Penduduk Hukum Kebiasaan yang berbentuk akumulatif, lewat sistem adminitratif, Permenagraria 5/1999; diteruskan oleh Permen Agraria serta Tata Ruangan 9/2015 = Pernyataan hak Penduduk Hukum Kebiasaan atas tanah
Bersama tiga jenis pembentukan desa kebiasaan tersebut, semestinya dapat menyebabkan kebangkitan penduduk hukum kebiasaan untuk wujudkan eksistenasinya, “ … kebangkitan kebiasaan juga menggarisbawahi fakta jika devolusi kekuasaan dalam suatu negara yang awal mulanya tersentralisasi bisa menggiring pada pengucilan, perseteruan, serta bahkan juga otoritarianisme di tingkat lokal. ..” (Hendli serta Davison 2010).

Akan tetapi problematika kebangkitan desa kebiasaan masih tetap menyelimutinya bersama kesangsian ada tekad baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten, sampai bersama ini hari belumlah ada regulasi dari pusat, tidak tahu apakah memiliki bentuk yang jadikan tips terbentuknya desa kebiasaan. Hingga nomenklatur mengenai desa kebiasaan terancam mandul.

Sinyal tanda kemandulan akan nomenklatur desa kebiasaan diantaranya tercermin dalam jumlahnya tafsir atas etika UU yang mencakup Susunan asli, Hak asal-usul, Sesuai dengan bersama perubahan penduduk serta Sesuai dengan bersama prinsip-prinsip NKRI. Apakah sebenarnya arti kosa kata disebut, lantas siapa yang miliki otoritas atas tafsir dari beberapa hal itu.

Dari segi turunan regulasi atas UU mengenai Desa terutamanya berkaitan bersama Desa Kebiasaan sampai sekarang ini masih tetap semu, jika toh ada inisiasi dari Kabupaten mengenai Pembentukan Desa Kebiasaan, seperti yang berlangsung di Papua bersama penetapan 36 Desa Kebiasaan, akan tetapi Perda Propinsi juga belumlah ada, demikian yang berlangsung di Bali, di Sumatera Barat serta Riau, ada ide dari kabupaten, akan tetapi belumlah ada regulasi ditingkat propinsi.

Bentuk-bentuk penyusunan desa/komune, karena perubahan serta pergantian sosial serta budaya, sudah bermacam. Pilihan tunggal akan memunculkan ketidakadilan yang baru. Oleh karenanya pilihan manakah yang akan didaftarkan menjadi ‘desa’ akan begitu bergantung konteks kehadiran desa serta desa kebiasaan tersebut, yang situasinya memang bermacam. Atas pilihan-pilihan itu, yang penting ialah janganlah mengkhianati spirit desa kebiasaan. Jangan pernah ada desa kebiasaan yang ‘jadi-jadian’.Kriteria sosial, budaya, serta spiritual kehadiran satu desa kebiasaan harus tetap dipenuhi.

Pada masalah pembentukan desa kebiasaan di bai contohnya pilihan yang diambil diantaranya ialah :

Keadaan 1 = Desa Kebiasaan/Desa Pekraman, dimana susunan desa dinas diserap ke susunan baru Desa Pekraman (Kepala desa yang ada dinanti habis waktu pekerjaannya. Waktu waktu setelah itu tak akan ada penentuan Kepala Desa Dinas)
Keadaan 2 = Desa Dinas, dimana dalam proses penetapannya dinyatakan dengan tegas jika didalam lokasi desa dinas itu ada Desa Kebiasaan yang tidak mengadakan hak konstitusionalnya untuk mengadakan pemerintahan serta pembangunan (hal seperti ini untuk menumbuhkan status hukum dari desa –desa kebiasaan yang b Pada Desa Dinas yang berkaitan bibentuk seperti ‘Dewan Pengarah’ yang terbagi dalam wakil dari Desa-Desa Kebiasaan bersama kewenangan kontrol yang kuat.
Keadaan 3 = Keadaan 3. Susunan pemerintahan desa-desa dinas yang berada di lebur ke susunan baru desa kebiasaan, serta jadi unit penyelengara masalah pemerintahan serta pembangunan dibawah pimpinan kades kebiasaan atau yang mendapatkan kewenangan karena itu.
Karena itu, untuk pembentukan desa kebiasaan di Bali dapat diambil pilihan seperti berikut;

Penetapan Penduduk Hukum Aadat Desa Pekraman menjadi Penduduk Hukum ialah satu keniscayaan!
Apa Desa Pekraman spesifik akan juga ambil peranan pemerintahan seperti ditata oleh UU Desa 6/2014 ialah masalah yang lainnya lagi (lihat Masalah 98: 2)
Instrumen hukum yang bisa digunakan
Lewat penetapan desa kebiasaan vs UU Desa; atau
Penetapan bersama Perda mengenai Desa Pekraman bersama landasan hukum yang baru cq. Putusan MK 35 Tahun 2012.
Sesuai dengan UU, Kebijakan Daerah yang diperlukan ialah:
Ketentuan Daerah mengenai Penyusunan Desa Kebiasaan di Tingkat Provinsi serta Kabupaten;
Ketentuan Daerah mengenai Penetapan Desa Dinas serta Desa Kebiasaan di Kabupaten/Kota.
Bersama kondisi penduduk hukum kebiasaan yang demikian, masih tetap sulitnya bangun desa kebiasaan, karena sampai kini entitas penduduk hukum kebiasaan telah terporak porandakan bersama skema pemerintahan yang unity serta kostum, oleh karenanya, Pemerintah mesti mempunyai taktik spesifik untuk menyiasatinya, supaya kesempatan yang sebenarnya diusahakan dalam penuhi mandat konstitusi itu bisa digunakan oleh beberapa pihak/penduduk kebiasaan, serta bukan sekedar dapat digunakan oleh kelompok-kelompok etnik spesifik saja. Beberapa masalah yang dihadapi, seperti sudah diterangkan, mesti selekasnya dicarikan jalan keluarnya.

Di antara garapan serius yang harusnya selekasnya diwujudkan oleh pemerintah untuk mensupport tercipta serta mengembangnya desa kebiasaan serta penduduk hukum kebiasaan diantaranya ialah :

Ranah Kebijakan:
Membuat Ketentuan Pemerintah mengenai Desa Kebiasaan;
Bila PP dipandang sangat berat untuk dikerjakan sekarang ini, sedikitnya butuh disusun seperti PEDOMAN UMUM TENTANG PENGATURAN DESA ADAT.
Membuat Ketentuan Menteri tentang tata langkah pengubahan status desa jadi desa kebiasaan (Masalah 28, PP 43/2014); serta mengenai Pengaturan Desa (Masalah 31 junto 32, PP 43/2014)
Ranah Peningkatan Kemampuan:
Lakukan sosialisasi mengenai kesempatan serta rintangan nomenklatur desa kebiasaan di beberapa daerah yang berkaitan;
Meningkatkan kemampuan beberapa pihak di tingkat Pusat serta Daerah yang berkepetingan bersama aplikasi nomenklatur desa kebiasaan.
‘Forum Silahturrahmi Desa Adat’
Koalisi di tingkat akar rumut
Mudah-mudahan tulisan ini dapat meberikan pencerahan serta kesadaran terpenting untuk penulis sendiri akan makna serta intisari desa kebiasaan.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis