RAWA PITU MEMETAKAN POTENSI DESA SEBAGAI MODAL UTAMA BUMDES
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Di Rawa Pitu, ada beberapa pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa yang sudah memulai program untuk peningkatan pendapatan Desa dan dipergunakan lagi bagi kesejahteraan masyarakat Desa. Seperti dengan adanya BUMDes Ragil Sejahtera Mandiri, dan beberapa BUMDes yang lainnya. Namun masih banyak juga yang sampai saat ini, pemerintah Desa masih tidak tahu bagaimana arah perkembangan pembangunan desa dalam penerapan UU No 6 Tahun 2014. Hal inilah yang melandasi dilaksanakannya Kunjungan evaluasi BUMDes Daerah Transmigrasi Oleh Dirjen PDT Bapak Anton pada tanggal 23 Maret 2017 lalu sebagai persiapan penerapan UU No 6 tahun 2014 tentang desa”.

Kunjungan ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, BAPPEDA, BPMPD, pengurus BUMDes. Diskusi pagi itu memfokuskan kepada bagaimana Pemerintah Desa memanfaatkan potensi yang ada sebagai modal untuk mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai alat untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di tingkat Desa.

Bapak Anton menjelaskan bahwa desa memiliki sejarah yang cukup panjang dan desa lebih dahulu ada daripada republik ini. Keanekaragaman masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan kekayaan budaya yang nantinya menjadi embrio dari desa. Upaya-upaya untuk penyeragaman baik nama, pemerataan pembangunan dan akses yang lainnya diupayakan oleh pemerintah. Berbagai regulasi telah diusulkan dan berbagai istilah mengenai Desa ini muncul misalnya di Padang kita mengenal istilah Nagari, di Bali ada Subak, di Jawa ada Padukuhan, di Sumatera Selatan ada Pagar dan yang lainnya. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk berupaya menyeragamkannya yaitu pada UU No 5 tahun 1979 tentang desa yang terkesan sangat sentralistis. Pada masa reformasi keluarlah UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tetapi disitu tidak secara gamblang diatur tetapi sudah mulai mengarah kepada hal-hal yang memberikan ruang yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Desa untuk mengatur daerahnya.

Bapak Anton juga menekankan begitu pentingnya keberadaan sebuah wadah ataupun lembaga di tingkat desa yang nantinya sebagai alat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ini mewajibkan desa untuk membentuk badan usaha. Dalam UU tersebut juga diatur mengenai permodalan untuk Badan Usaha yang ada di tingkat Desa. Di Rawa Pitu masih banyak pemahaman mengenai badan usaha di tingkat Desa hanya dalam bentuk simpan pinjam. Sehingga rata-rata keberadaan badan usaha ditingkat desa yang memiliki usaha simpan pinjam mengalami kegagalan.

Hadir juga dalam diskusi tersebut yaitu perwakilan dari RPDN (Relawan Pemberdayaan Desa Nasional) Miftahul Bilad lebih menyarankan kepada Pemerintah Desa untuk memetakan potensi yang ada di Desanya sebagai modal dan kekuatan sosial yang ada sebagai dasar dalam membuat sebuah badan usaha maupun program.

BUMDes itu sebenarnya adalah sebuah modal usaha desa. Dalam keberadaannya, modal usaha dari BUMDes itu harus lebih besar saham dari Pemerintah Desa. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada intervensi dari pihak manapun sehingga desa itu memiliki kekuasaan penuh untuk mensejahterakan masyarakatnya. Secara teknis pelaksanaan operasional BUMDes mengacu kepada PERMENDAGRI namun dengan aturan sekarang dinaungi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dari peralihan ini tentunya akan ada perubahan-perubahan, tetapi secara teknis saat ini mengacu kepada Permendagri nomor 39 tahun 2010 yang membahas tantang BUMdes.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis