Permendagri 20/2018, Seberapa Penting kah ?
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KEDESA.ID – Tinggal beberapa hari lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan sendiri (otomatis) dinyatakan tidak berlaku lagi alias dicabut. Pencabutan Permendagri 113/2014 tersebut terkonfirmasi setelah keluarnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan pemberlakuan format pengelolaan keuangan desa terbaru itu terhitung sejak 1 Januari 2019. Artinya Permendagri 113/2014 diberi “waktu”  sampai dengan 31 Desember 2018 atau sampai dengan ditetapkannya APBDes 2019.

Sebagai salah satu Perangkat Desa di Desa Batuatas Barat Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, saya pernah ditanya seberapa penting atau urgen kah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini? Atas dasar itulah mencoba menjawab pertanyaan itu melalui tulisan ini.

Permendagri 20/2018 sangat penting dan urgen. Kenapa penting? Karena didalam regulasi tersebut diatur format-format pengelolaan desa terbaru. Kenapa urgen? Karena pemberlakuan Permendagri 20/2018 terhitung sejak 1 Januari 2019. Sementara pemahaman aparatur pemerintah desa mengenai Permendagri 20/2018 itu masih belum bisa dipastikan apakah sudah memahami dengan jelas format pengelolaan keuangan desa versi permendagri baru ini.

Bagi saya, bagaimana pun juga permendagri 20/2018 harus sering-sering disosialisasikan bila perlu Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki desa “turun gunung” ke desa-desa untuk memberi pemahaman mengenai Permendagri 20/2018 ini. Apa-apa poin-poin/pasal-pasal penting dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 itu? Apa alasan permendagri 20 tahun 2018 lahir? Itu sebaiknya dilakukan sebagai bentuk implementasi dari fungsi pembinaan terhadap pemerintah desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan.

Belum lagi pemerintah desa saat tengah dalam proses penyusunan RKP Desa 2019 dan APBDes 2019 berikut dengan perdes-nya,  apakah formatnya sudah sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018? Inilah yang mesti menjadi perhatian kita semua. Kita sepakat bahwa pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, tapi kita juga tidak bisa menomorduakan pembinaan mengenai bagaimana pembangunan dan pengelolaan keuangan desa itu dijalankan.

Karena Bagi saya, sosialisasi mengenai Permendagri 20/2018 sama pentingnya dengan muatan format-format yang ada didalam permendagri 20/2018 ini.
Bagaimana menurut Anda?

Salam Dari Saya
La Ode Muhamad Fiil Mudawat – Admin Blog Format Administrasi Desa


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis