Pentingnya Standar Layanan Informasi Pemdes
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan mandat kepada Pemerintah Desa (Pemdes) untuk transparan, yang termaktub dalam berbagai pasal di dalamnya.

Pasal 24 menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemdes salah satunya adalah keterbukaan. Pada bagian penjelasan dinyatakan, yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemdes dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur, dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pada bagian lain, yakni pada pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) dinyatakan, Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sistem informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Sayangnya, norma yang demikian ideal tersebut belum didukung dengan keberadaan panduan yang menjadi acuan konkret bagi Pemdes untuk menjalankannya. Baik UU Desa maupun aturan turunannya belum secara spesifik memberikan panduan kepada Pemdes dalam menjalankan layanan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ketiadaan panduan ini mengakibatkan masih banyak Pemdes yang belum transparan dalam menjalankan pemerintahannya. Memang ada beberapa Pemdes yang telah mengumumkan APBDesa-nya melalui baliho dan berbagai papan pengumuman lainnya. Namun demikian, hal ini belum berjalan secara massif karena belum adanya panduan yang jelas, baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Di sisi lain, pemasangan pengumuman tadi tentu saja baru sebagian kecil dari bentuk layanan informasi. Sebab, masyarakat tidak hanya berhak menerima informasi dalam bentuk pengumuman, tetapi juga berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi. Nah, dalam hal memenuhi hak masyarakat inilah kebanyakan Pemdes masih belum berbuat banyak, sehingga banyak permintaan informasi dari masyarakat yang terabaikan.

Terkait dengan tatacara Badan Publik melakukan layanan informasi, baik dalam bentuk pengumuman maupun melayani permintaan, sejatinya telah diatur oleh Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta dijelaskan secara rinci oleh Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1/2010. Namun demikian perlu ada panduan spesifik untuk Pemdes mengingat Pemdes merupakan pemerintahan yang khas, dimana secara manajerial maupun sumber daya belum secanggih dengan Badan Publik di atasnya, katakanlah misalnya Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi. Selain itu, masyarakat Desa juga memiliki kekhususan tersendiri dalam hal budaya dan kebiasaan setempat sehingga perlu panduan yang fleksibel agar masyarakat desa juga dapat memanfaatkan panduan tersebut untuk memperoleh informasi dari Pemdes. Atas dasar pemikiran itulah, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) sebagai lembaga yang memiliki mandat regulator dalam hal keterbukaan informasi berinisiatif untuk menyusun Standar Layanan Informasi Pemerintah Desa atau bisa disingkat SLIP Desa.

Bekerjasama dengan PATTIRO Jakarta, KI Pusat telah menyelenggarkaan berbagai diskusi terfokus yang melibatkan berbagai stakeholder, expert meeting, serta asesmen lapangan kepada beberapa Pemdes di Maluku Utara, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara, guna mendapatkan input terhadap draf SLIP Desa tersebut. Hasilnya, kini draf SLIP Desa siap untuk diujicobakan sebelum difinalisasi.

Dari sisi konten, materi yang tertuang dalam panduan tersebut secara garis besar terdiri dari tiga hal. Pertama, panduan mengatur tentang bagaimana Pemdes melakukan pengumpulan informasi dan mengkategorikannya. Ada empat kategori informasi publik yaitu informasi yang wajib dimumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Kedua, panduan mengatur tentang tatacara Pemdes melakukan pelayanan informasi, baik dalam bentuk pengumuman maupun layanan terhadap permintaan informasi oleh warga desa, termasuk mengatur prosedur warga dalam melakukan permohonan informasi. Ketiga, panduan menjelaskan tentang tatacara Pemdes dalam menghadapi sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.

Selain memberikan kejelasan bagi Pemdes dalam melakukan layanan informasi, panduan ini juga diharapkan dapat membantu Pemdes dalam menghadapi para pemohon informasi yang tidak bertanggungjawab. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini banyak pihak yang memanfaatkan norma tentang keterbukaan informasi Desa untuk keuntungan materi secara pribadi dengan berbagai cara, sebut saja misalnya dengan mangancam Kepala Desa. Panduan ini diharapkan dapat meminimalisir hal tersebut karena panduan ini juga mengatur prosedur dan tatacara masyarakat dalam melakukan permohonan informasi.

 


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis

Software Developer @boxintense | flub-in | f0hz | Informatics Engineering 08 | Institut Teknologi Nasional Bandung