•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Banyak perubahan positif yang berlangsung di desa semenjak UU 60/2014 mengenai Desa sah diresmikan.

Kehadiran UU itu membuat desa tak akan dipandang seperti rumor pinggir, tetapi perihal yang begitu penting dalam ilmu dan pengetahuan, pemerintahan, serta pembangunan.

Demikian Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam dalam seminar bertopik ‘Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Untuk Wujudkan Desa Sejahtera’ di Hotel Grand Sahid, Jakarta, yalla shoot.

“Semua itu, sebab terdapatnya kepemimpinan baru yang progresif, suport jaringan evaluasi serta pergerakan, serta pandangan akan UU Desa yang lebih utuh,” katanya.

Senator dari Propinsi Jawa Tengah ini menjelaskan dalam pengawasan penerapan UU Desa, DPD RI memandang masih tetap terdapatnya kontradiksi dalam kelembagaan, kontradiksi peraturan ataupun penghapusan peraturan, serta aksi menantang UU Desa.

Ia menuturkan peraturan yang disebut ialah pada PP 43/2014 mengenai Ketentuan Penerapan UU Desa serta PP 60/2014 mengenai Dana Desa masih tetap berbenturan, terpenting dalam Biaya Penghasilan serta Berbelanja Desa (APB Desa).

PP 43/2014 membagi APB Desa sekitar 30 % untuk operasional serta pendapatan masih (siltap), 70 % untuk berbelanja publik (pembangunan).

Sesaat PP 60/2014 dengan eksklusif mengendalikan dana desa cuma di pembangunan serta pemberdayaan.

“Dalam praktiknya, di banyak daerah yang alokasi dana desanya rendah serta desa yang ber-siltap rendah, kompisisi itu jadi permasalahan,” tutur Muqowam.

Diluar itu, Muqowam pun menuturkan jika pendampingan desa lebih memprioritaskan penelusuran data untuk laporan serta penerapan project dana desa, dibanding pendampingan yang mengedukasi, mengatur, serta mengkonsolidir desa.

“Pemerintah desa semakin banyak repot mengatur laporan daripada mengatur rakyat,” imbuhnya.

Berdasar pada pelajari itu, DPD RI menyarankan pada pemerintah untuk pentingnya ganti ke-2 PP itu jadi satu PP baru yang mendalam serta sesuai dengan mandat UU Desa. Intisari daru PP baru itu ialah pengendalian keuangan desa.

“Keuangan desa ini mesti dikemas dengan berlainan dengan mode pengendalian keuangan pemerintah, mesti lebih sederhana tapi masih memprioritaskan akuntabilitas,” tegas Muqowam yang membidani UU Desa ini.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis