Pencatatan Kelahiran Anak Upaya Menguatkan Hak Anak dalam Pemerintahan Desa
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengamanahkan adanya kewajiban Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Desa mempunyai Kewajiban dalam melaksanakan perlindungan Hak Anak diawali dari Pencatatan kelahiran yang diselenggarakan saat anak lahir oleh aparat desa/kelurahan, sebagaimana isi Pasal 28 ayat 2 UU No.35 Tahun 2014 bahwa Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak mendapatkan akta kelahiran diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa dikenai biaya. Sedangkan teknis pencatatan dan administrasi disesuaikan dengan peraturan perundangan lainnya. Peran aparatur desa sebagai pihak yang mendapat informasi kelahiran memiliki peran signifikan untuk menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran sebagai dokumen pendukung menerbitkan Kartu Keluarga terutama dimana Anak berada sama dengan domisili ibunya. Meskipun ada juga peran penting dari bidan desa/dokter/penolong kelahiran, namun surat keterangan dari tenaga medis tanpa didukung pencatatan dari aparatur desa maka tidak bisa menjadi dokumen kependudukan yang memadahi. Sebagai ujung tombak, dokumen kependudukan mengisyaratkan adanya pencatatan ditingkat desa dimana penduduk mencatat kelahiran sesuai dengan domisili kependudukan.

Upaya melakukan pencatatan kelahiran terutama anak yang lahir dan berdomisili didesa yang sama dengan domisili ibunya menjadi kewajiban desa yang bersangkutan. Kewajiban ini juga sesuai dengan kewajiban Desa yakni memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa (Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67). Praktek pencatatan kelahiran anak di desa sangat dipengaruhi dinamika dan kondisi aparatur yang bertugas didesa. Meskipun Kepala Desa (Kades) merupakan penanggung jawab pemerintahan di desa, namun setidaknya Sekretaris Desa (Sekdes) dalam menjalankan tugas mengadminitrasikan kelahiran dan kematian dapat dibantu oleh aparatur dan petugas lainnya tergantung besarnya jumlah penduduk dan kondisi geografi desa yang bersangkutan.

Pencatatan kelahiran anak di desa menjadi salah satu indikator bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan desa telah berjalan. Ada dinamika desa yang tengah berkembang ketika hak anak untuk tumbuh dan berkembang telah dicatat dan dilaksanakan oleh desa. Pencatatan kelahiran di desa, menjadi salah satu wujud bahwa pemerintahan dan negara hadir untuk menghormati hak anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jadi, marilah kita dorong desa-desa di Indonesia memenuhi kewajibannya dalam mencatat kelahiran warganya sebagai upaya mendukung generasi masa depan Indonesia yang lebih baik.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis