•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Undang-undang Desa merupakan cikal bakal dari bangkitnya desa dari ketertinggalan. Dengan adanya UU Desa, Desa menjadi bisa mandiri dalam melakukan pembangunan desa. Hal inilah yang menjadi dasar atas bangkitnya desa. Kemandirian desa juga hadir berkat dibentuknya Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa inilah yang membawa desa kedalam kemandiriannya.

Dalam pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Dalam pemerintahan daerah Kab/Kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”, sedangkan dalam pasal 202 disebutkan bahwa:

  1. Pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa;
  2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
  3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.[1]

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari dua unsur yaitu pemerintah desa (yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa) dan badan permusywaratan desa (BPD). Dalam pasal 1 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.[2]

Dengan begitu lahirnya BPD telah membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan BPD sebagai pemangku lembaga legislatif. Disebut sebagai pemangku lembaga legislatif karena BPD mempunyai kewenangan untuk membuat Peraturan Desa. Dalam pembagian kekuasaannya, dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada 3 kekuasaan Kepala Desa yang dibagi ke BPD yaitu:

  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.[3]

BPD dalam hal pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan perangkatnya dilakukan melalui Pelaporan Pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan selama masa jabatannya. Adanya BPD juga sebenarnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Masyarakat desa bisa menyampaikan aspirasinya melalui BPD, sehingga dalam suatu pembangunan desa peran masyarakat desa sangat penting.

Sebagai Pemerintahan Desa yang mandiri, masyarakat desa mempunyai peran penting dalam hal pembangunan desa. Namun, dalam pembangunan desa tidak hanya peran masyarakat saja yang menjadi hal penting, melainkan peran perangkat desa juga mempunyai peran penting. Dalam pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “Perangkat Desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis”. Mengingat perannya yang sangat penting, khusus untuk sekretaris desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa sekretaris desa harus diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Dalam penjelasannya juga ditegaskan bahwa sekretaris desa yang selama ini bukan PNS secara bertahap akan diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dengan diharuskannya sekretaris desa itu diisi oleh PNS menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat bahkan di kalangan perangkat desa yang lain juga.

Kemudian dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyampaikan bahwa perangkat desa (termasuk sekretaris desa) tidak akan diangkat menjadi PNS, melainkan akan dilakukan penaikan gaji bagi perangkat desa yang disamakan dengan gaji PNS golongan IIA dengan memperhatikan masa kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil mencatat besaran gaji PNS golongan IIA mulai Rp. 1,92 juta sampai Rp. 3,21 juta. Untuk Kepala Desa akan mendapat 100 persen pendapatan setara gaji pokok PNS golongan IIA, sedangkan sekretaris desa sebesar 90 persen, dan perangkat pelaksana lain mencapai 80 persen gaji pokok PNS golongan IIA.[4]

Kenaikan gaji perangkat desa tersebut akan mulai berlaku efektif pada tahun anggaran berikutnya yaitu dalam perencanaan APBD 2020. Hal ini terjadi karena anggaran pembayaran penghasilan tetap (siltap) tidak hanya berasal dari APBN tetapi juga dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian keputusan penyetaraan gaji ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, dan Menteri Dalam Negeri.[5]

Kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa dengan PNS ini merupakan tindak lanjut dari hasil kajian tahun 2018 terkait Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa, jumlah desa yang tertinggal berkurang 6.518 desa dan jumlah desa yang mandiri bertambah 2.665.[6]

[1] Pasal 202 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[2] Pasal 1 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

[3] Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[4] Penyetaraan Gaji Perangkat Desa-PNS ditunda, Ini Kata Sri Mulyani. Diakses dari www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1177790/penyetaraan-gaji-perangkat-desa-pns-ditunda-ini-kata-sri-mulyani?espv=1

[5] Id.,  

[6] Id.,


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis