Koperasi Multi Pihak untuk BUMDes
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

INOVASI seringkali mentok sebab kita alami kekakuan struktural serta fungsional, kata Drew Boyd serta Jacob Goldenberg dalam bukunya Inside The Box (2015). Dalam kerangka Tubuh Usaha Punya Desa ( BUMDes) kita alami keduanya.

Yang pertama kekakuan struktural sebab peraturan Permendes No. 4/2015 tidak mengafirmasi tubuh hukum koperasi. Yang ke-2, kekakuan fungsional sebab kita memikirkan, sekurangnya pada UU No. 25/1992, koperasi cuma untuk anggota-pemiliknya. Kita butuh melebihi dua kekakuan itu untuk membuat terobosan baru hingga solutif buat beberapa faksi yang terjebak.

Spirit BUMDes sebetulnya paralel dengan koperasi, memberikan faedah sebesar-besarnya pada beneficiaries. Dalam BUMDes, beneficiaries itu ialah warga desa serta Pemerintah Desa (dalam rencana APBDes). Dalam koperasi beneficiaries itu ialah anggota-pemiliknya. Disini semula sindrom kekakuan struktural serta fungsional itu ada.

Praktisi BUMDes lihat koperasi mengeklusi beneficiaries cuma pada anggotanya semata-mata. Walau sebenarnya BUMDes untuk semua masyarakat. Mereka lihat koperasi itu mewah. Jadilah Permendes No. 4/2015 klausal 8 menyebutkan BUMDes bisa membuat unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas serta/atau Instansi Keuangan Mikro (LKM).

Lalu apa tubuh hukum kelembagaan BUMDes sendiri? Menurut beberapa pegiatnya, dengan hukum BUMDes dipandang telah self sufficient jadi entitas yang dipayungi oleh Ketentuan Desa (Perdes).

Ini dapat jadi diskusi yang menarik dalam perdata, dimana kita punya entitas tubuh hukum usaha baru di luar Perseroan Terbatas (PT) serta Koperasi. Serta, karena itu ruangan diskusi masih terbuka luas bagaimana status hukum BUMDes ini.

Biarkanlah itu jadi perhatian beberapa pakar hukum untuk mengkajinya selanjutnya. Sedang apa yang akan saya bahas ialah kesempatan melahirkan mode kelembagaan baru buat BUMDes yang bisa mengolaborasi beberapa faksi berbasiskan koperasi.

Di Indonesia mode koperasi multi faksi belum berkembang. Satu diantara penyebabnya sebab UU 25/1992 tidak mengendalikannya. Di luar negeri, mode itu berkembang massif.

Koperasi multi faksi atau multi stakeholder cooperative ialah koperasi yang punya basis anggota lebih dari satu barisan. Contohnya iCOOP di Korea Selatan ialah koperasi multi faksi yang terbagi dalam dua barisan anggota: customer serta produsen (petani).

Semasing barisan/faksi punya kebutuhan yang berlainan. Inspirasi customer condong bicara masalah harga terjangkau. Sebaliknya, inspirasi produsen ialah harga yang bagus. Ke-2 barisan yang keperluannya sama-sama berlawanan itu ditampung pada sebuah atap.

Maksudnya untuk membuat tata ekonomi yang lebih berkepanjangan buat beberapa faksi.

Customer mendapatkan nilai yang bagus, demikian juga dengan produsen. Logika koperasi multi faksi sejak dari awal menghindarkan zero sum game. Sebaliknya menggerakkan win-win solution buat mereka.

Prof. Hans Munkner dalam makalahnya mengenai koperasi multi faksi menjelaskan jika mode koperasi ini diperlukan untuk mengakali beberapa permasalahan.

Pertama masalah permasalahan eksklusi, dimana semua barisan yang memiliki kepentingan dapat difasilitasi. Ke-2 permasalahan resolusi perselisihan di antara beberapa faksi yang berlainan. Ke-3 memperhitungkan pergantian tehnologi, ekonomi, sosial yang beralih cepat.

Bisa jadi pemikir koperasi Jerman itu sudah memikirkan bagaimana hari esok memberikan beberapa kesempatan serta rintangan berlainan yang tidak dapat dituntaskan oleh koperasi konvensional (single stakeholder).

Sebetulnya kita memerlukan koperasi multi faksi tidak cuma untuk BUMDes, tetapi beberapa bidang lain yang tidak dapat dijembatani mode konvensional.

Dalam koperasi multi faksi rumor krusialnya ialah tata atur serta pemungutan ketetapan. Jika koperasi konvensional, ketetapan diambil dengan demokratis lewat proses one man one vote. Berarti dalam voting, siapa yang banyak, itu yang memastikan ketetapan. Dalam koperasi multi faksi, hal tersebut tidak berlaku.

Tata atur serta pemungutan ketetapan koperasi multi faksi ditata dengan seimbang, bukan berdasarkan jumlahnya basis anggotanya, tetapi basis kelompoknya. Contohnya pada iCOOP yang terbagi dalam dua barisan anggota, customer serta produsen, jadi semasing faksi punya separoh kekuasaan sebarapa juga banyak anggota individualnya.

Di tahun 2015 jumlahnya anggota customer iCOOP sekitar 237 ribu orang serta jumlahnya anggota produsennya sekitar 2367 orang. Dalam koperasi konvensional, tentulah yang 237 ribu orang itu tetap menang dalam memutuskan. Tetapi dalam koperasi multi faksi, ke-2 barisan punya suara yang sama.
Koperasi BUMDes

Silahkan kita pikirkan mode koperasi multi faksi untuk BUMDes. Pertama kita butuh mengenali beberapa faksi yang terjebak: Pemerintah Desa, Warga serta Barisan yang lain.

Jika ada tiga faksi, jadi dalam tata kelolanya harus diwakilkan tiga faksi itu. Dalam pemungutan ketetapan jumlahnya modal serta individu tidak diperhitungkan. Contohnya Pemerintah Desa jadi anchor institution kehadiran BUMDes punya jumlahnya suara semakin besar dibanding faksi yang lain, minimum 50 %.

Hal tersebut dibikin jadi langkah untuk jaga (safeguard) tujuan serta arah BUMDes, memberikan faedah serta service sebesar-besarnya buat warga desa. Faksi ke-2, warga jadi customer/produsen dapat punya 20-30 % suara. Lalu faksi ke-3, yaitu barisan simpatisan (suporter grup), dapat berbentuk barisan investor atau instansi sosial lain, punya suara 10-20 %.

Dengan memberi hak voting pada dua barisan itu, tata atur BUMDes jadi lebih teratasi. BUMDes jadi lebih efisien sebab semasing faksi dengan alamiah menginginkan nilai paling baik buat keperluannya. semakin transparan sebab semasing faksi memerlukan info yang cukup agar mengendalikannya. Dampak lanjutannya, penyimpangan kuasa oleh elit (elite captured) bisa dijauhi.

Ada cerita bagus dimana salah satu orang usahawan besar di Indonesia buka faksi lain turut dalam perusahaan keluarganya. Saat diberi pertanyaan apa maksudnya? Modal? Bukan.

Nyatanya maksudnya untuk membuat tata atur perusahaannya lebih baik (good governance). Karena dengan ajak investor masuk di dalamnya, dengan alamiah mereka akan turut mengamati tata kelolanya. Yang itu akan susah diraih pada perusahaan berbasiskan keluarga.

Itu nature dari tata kerja satu usaha. Semasing faksi tergerak mengamati sebab untuk amankan keperluannya.

Dalam mode koperasi multi faksi BUMDes seperti harga laptop di atas, dengan hipotetis good governance dengan alamiah bisa terwujud.

Faedah yang lain, seperti Prof. Hans Munkner katakan, koperasi multi faksi mempunyai tujuan untuk mengonsolidasi sumberdaya lokal buat pembangunan ekonomi warga. Anggota warga berapa kecil juga punya modal finansial.

Dengan instrumen yang pas serta gampang, koalisi modal anggota warga bisa jadi leveraging factor buat peningkatan bisnis-bisnis BUMDes dengan akseleratif. Jika masih kurang, investor lokal (BUMDes/desa lain) bisa dibawa dan berinvestasi.

Perimbangan kekuasaan/suara seperti di atas cukup ditata oleh Budget Fundamen. Pada proses itu demokrasi deliberatif (mufakat) dipakai untuk membuat ketentuan main bersama dengan antar beberapa faksi. Sedang demokrasi voting dipakai dalam membuat kebijakan-keputusan turunan selanjutnya.

Azas dasarnya sama, jika jumlahnya modal dan jumlahnya individu tidak memastikan dalam perimbangan kekuasaan itu. Walau Pemerintah Desa cuma menyetor modal Rp 1 miliar, sedang warga Rp 2 miliar, serta investor Rp 3 miliar, Pemerintah Desa masih punya kekuasaan yang besar dibanding lainnya.

Berkaitan imbal hasil ditata oleh Budget Fundamen atau Budget Rumah Tangga semasing. Prinsipnya ialah imbal hasil yang lumrah serta berkeadilan buat beberapa faksi.
Menerobos kekakuan

Di luar BUMDes, koperasi multi faksi dapat dipakai dalam bidang serta kebutuhan apa saja. Di waktu depan mode ini akan diperlukan warga. Perubahan mode usaha yang multi macam memiliki bentuk bisa difasilitasi dalam koperasi ini. Contohnya koperasi basis, koperasi P2P, koperasi pekerja-investor, pola kerja sama PPPP serta jenis-model yang lain.

RUU Perkoperasian yang baru harus masukkan mode koperasi multi faksi untuk menjawab rintangan jaman. Hingga warga punya kejelasan hukum untuk menjalankannya.

RUU kelihatannya butuh mengendalikan mengenai koperasi mode baru seperti yang dikerjakan oleh Negara Sisi Alberta, Kanada yang dengan cara langsung masukkan klausal “New Generation Cooperatives”.

Maksudnya supaya jadi payung hukum buat peningkatan bermacam koperasi mode baru, yang detail tehnis penyelenggaraannya dapat di turunkan dalam Ketentuan Menteri Koperasi.

Dalam tata atur publik, pemerintah butuh untuk mengambil pendekatan atau mode Private-Public-People Partnership (PPPP) yang buka kesempatan lahirnya mode kelembagaan baru yang berbentuk quasi negara-swasta, quasi negara-komunitas atau serta quasi negara-swasta-komunitas.

Koperasi multi faksi sangat mungkin menjadi mode kelembagaan menjawab rintangan itu. Bagaimana kebutuhan serta representasi negara, swasta serta komune bisa ada pada sebuah wadah yang bersama membuat nilai buat mereka.

Mode PPPP itu dapat kita lihat pada koperasi BUMDes di atas. Pemerintah Desa jadi representasi public; Anggota Warga jadi representasi people; Serta barisan investor jadi representasi privat. Nilai serta prinsip koperasi internasional (ICIS, 1995), yang keberadaannya sudah teruji lebih dari 100 tahun, bisa jadi ikatan bersama dengan (common bond) antara mereka.

Untuk membuat mode baru itu, kita harus bisa melebihi kekakuan struktural dari peraturan yang ada serta kekakuan fungsional dari mode waktu dulu yang terbatas. Terkadang, terbatasnya peraturan itu berawal dari terbatasnya imajinasi, yang membuat kita seakan mengenai tembok serta tidak ada pilihan yang lain.

Saya fikir beberapa waktu ini Menteri Koperasi yang baru, Teten Masduki, sudah tunjukkan kekuatannya dalam membobol kekakuan struktural serta fungsional yang ada.

Kemungkinan itu yang membuat Presiden Joko Widodo menunjuknya untuk mengorkestrasi peningkatan UMKM di Indonesia. Melalui omnibus law akan datang kita akan belajar bagaimana semua kekakuan struktural dapat dibobol. INOVASI seringkali mentok sebab kita alami kekakuan struktural serta fungsional, kata Drew Boyd serta Jacob Goldenberg dalam bukunya Inside The Box (2015). Dalam kerangka Tubuh Usaha Punya Desa ( BUMDes) kita alami keduanya.

Yang pertama kekakuan struktural sebab peraturan Permendes No. 4/2015 tidak mengafirmasi tubuh hukum koperasi. Yang ke-2, kekakuan fungsional sebab kita memikirkan, sekurangnya pada UU No. 25/1992, koperasi cuma untuk anggota-pemiliknya. Kita butuh melebihi dua kekakuan itu untuk membuat terobosan baru hingga solutif buat beberapa faksi yang terjebak.

Spirit BUMDes sebetulnya paralel dengan koperasi, memberikan faedah sebesar-besarnya pada beneficiaries. Dalam BUMDes, beneficiaries itu ialah warga desa serta Pemerintah Desa (dalam rencana APBDes). Dalam koperasi beneficiaries itu ialah anggota-pemiliknya. Disini semula sindrom kekakuan struktural serta fungsional itu ada.

Praktisi BUMDes lihat koperasi mengeklusi beneficiaries cuma pada anggotanya semata-mata. Walau sebenarnya BUMDes untuk semua masyarakat. Mereka lihat koperasi itu mewah. Jadilah Permendes No. 4/2015 klausal 8 menyebutkan BUMDes bisa membuat unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas serta/atau Instansi Keuangan Mikro (LKM).

Lalu apa tubuh hukum kelembagaan BUMDes sendiri? Menurut beberapa pegiatnya, dengan hukum BUMDes dipandang telah self sufficient jadi entitas yang dipayungi oleh Ketentuan Desa (Perdes).

Ini dapat jadi diskusi yang menarik dalam perdata, dimana kita punya entitas tubuh hukum usaha baru di luar Perseroan Terbatas (PT) serta Koperasi. Serta, karena itu ruangan diskusi masih terbuka luas bagaimana status hukum BUMDes ini.

Biarkanlah itu jadi perhatian beberapa pakar hukum untuk mengkajinya selanjutnya. Sedang apa yang akan saya bahas ialah kesempatan melahirkan mode kelembagaan baru buat BUMDes yang bisa mengolaborasi beberapa faksi berbasiskan koperasi.

Di Indonesia mode koperasi multi faksi belum berkembang. Satu diantara penyebabnya sebab UU 25/1992 tidak mengendalikannya. Di luar negeri, mode itu berkembang massif.

Koperasi multi faksi atau multi stakeholder cooperative ialah koperasi yang punya basis anggota lebih dari satu barisan. Contohnya iCOOP di Korea Selatan ialah koperasi multi faksi yang terbagi dalam dua barisan anggota: customer serta produsen (petani).

Semasing barisan/faksi punya kebutuhan yang berlainan. Inspirasi customer condong bicara masalah harga terjangkau. Sebaliknya, inspirasi produsen ialah harga yang bagus. Ke-2 barisan yang keperluannya sama-sama berlawanan itu ditampung pada sebuah atap.

Maksudnya untuk membuat tata ekonomi yang lebih berkepanjangan buat beberapa faksi.

Customer mendapatkan nilai yang bagus, demikian juga dengan produsen. Logika koperasi multi faksi sejak dari awal menghindarkan zero sum game. Sebaliknya menggerakkan win-win solution buat mereka.

Prof. Hans Munkner dalam makalahnya mengenai koperasi multi faksi menjelaskan jika mode koperasi ini diperlukan untuk mengakali beberapa permasalahan.

Pertama masalah permasalahan eksklusi, dimana semua barisan yang memiliki kepentingan dapat difasilitasi. Ke-2 permasalahan resolusi perselisihan di antara beberapa faksi yang berlainan. Ke-3 memperhitungkan pergantian tehnologi, ekonomi, sosial yang beralih cepat.

Bisa jadi pemikir koperasi Jerman itu sudah memikirkan bagaimana hari esok memberikan beberapa kesempatan serta rintangan berlainan yang tidak dapat dituntaskan oleh koperasi konvensional (single stakeholder).

Sebetulnya kita memerlukan koperasi multi faksi tidak cuma untuk BUMDes, tetapi beberapa bidang lain yang tidak dapat dijembatani mode konvensional.

Dalam koperasi multi faksi rumor krusialnya ialah tata atur serta pemungutan ketetapan. Jika koperasi konvensional, ketetapan diambil dengan demokratis lewat proses one man one vote. Berarti dalam voting, siapa yang banyak, itu yang memastikan ketetapan. Dalam koperasi multi faksi, hal tersebut tidak berlaku.

Tata atur serta pemungutan ketetapan koperasi multi faksi ditata dengan seimbang, bukan berdasarkan jumlahnya basis anggotanya, tetapi basis kelompoknya. Contohnya pada iCOOP yang terbagi dalam dua barisan anggota, customer serta produsen, jadi semasing faksi punya separoh kekuasaan sebarapa juga banyak anggota individualnya.

Di tahun 2015 jumlahnya anggota customer iCOOP sekitar 237 ribu orang serta jumlahnya anggota produsennya sekitar 2367 orang. Dalam koperasi konvensional, tentulah yang 237 ribu orang itu tetap menang dalam memutuskan. Tetapi dalam koperasi multi faksi, ke-2 barisan punya suara yang sama.
Koperasi BUMDes

Silahkan kita pikirkan mode koperasi multi faksi untuk BUMDes. Pertama kita butuh mengenali beberapa faksi yang terjebak: Pemerintah Desa, Warga serta Barisan yang lain.

Jika ada tiga faksi, jadi dalam tata kelolanya harus diwakilkan tiga faksi itu. Dalam pemungutan ketetapan jumlahnya modal serta individu tidak diperhitungkan. Contohnya Pemerintah Desa jadi anchor institution kehadiran BUMDes punya jumlahnya suara semakin besar dibanding faksi yang lain, minimum 50 %.

Hal tersebut dibikin jadi langkah untuk jaga (safeguard) tujuan serta arah BUMDes, memberikan faedah serta service sebesar-besarnya buat warga desa. Faksi ke-2, warga jadi customer/produsen dapat punya 20-30 % suara. Lalu faksi ke-3, yaitu barisan simpatisan (suporter grup), dapat berbentuk barisan investor atau instansi sosial lain, punya suara 10-20 %.

Dengan memberi hak voting pada dua barisan itu, tata atur BUMDes jadi lebih teratasi. BUMDes jadi lebih efisien sebab semasing faksi dengan alamiah menginginkan nilai paling baik buat keperluannya. semakin transparan sebab semasing faksi memerlukan info yang cukup agar mengendalikannya. Dampak lanjutannya, penyimpangan kuasa oleh elit (elite captured) bisa dijauhi.

Ada cerita bagus dimana salah satu orang usahawan besar di Indonesia buka faksi lain turut dalam perusahaan keluarganya. Saat diberi pertanyaan apa maksudnya? Modal? Bukan.

Nyatanya maksudnya untuk membuat tata atur perusahaannya lebih baik (good governance). Karena dengan ajak investor masuk di dalamnya, dengan alamiah mereka akan turut mengamati tata kelolanya. Yang itu akan susah diraih pada perusahaan berbasiskan keluarga.

Itu nature dari tata kerja satu usaha. Semasing faksi tergerak mengamati sebab untuk amankan keperluannya.

Dalam mode koperasi multi faksi BUMDes seperti di atas, dengan hipotetis good governance dengan alamiah bisa terwujud.

Faedah yang lain, seperti Prof. Hans Munkner katakan, koperasi multi faksi mempunyai tujuan untuk mengonsolidasi sumberdaya lokal buat pembangunan ekonomi warga. Anggota warga berapa kecil juga punya modal finansial.

Dengan instrumen yang pas serta gampang, koalisi modal anggota warga bisa jadi leveraging factor buat peningkatan bisnis-bisnis BUMDes dengan akseleratif. Jika masih kurang, investor lokal (BUMDes/desa lain) bisa dibawa dan berinvestasi.

Perimbangan kekuasaan/suara seperti di atas cukup ditata oleh Budget Fundamen. Pada proses itu demokrasi deliberatif (mufakat) dipakai untuk membuat ketentuan main bersama dengan antar beberapa faksi. Sedang demokrasi voting dipakai dalam membuat kebijakan-keputusan turunan selanjutnya.

Azas dasarnya sama, jika jumlahnya modal dan jumlahnya individu tidak memastikan dalam perimbangan kekuasaan itu. Walau Pemerintah Desa cuma menyetor modal Rp 1 miliar, sedang warga Rp 2 miliar, serta investor Rp 3 miliar, Pemerintah Desa masih punya kekuasaan yang besar dibanding lainnya.

Berkaitan imbal hasil ditata oleh Budget Fundamen atau Budget Rumah Tangga semasing. Prinsipnya ialah imbal hasil yang lumrah serta berkeadilan buat beberapa faksi.
Menerobos kekakuan

Di luar BUMDes, koperasi multi faksi dapat dipakai dalam bidang serta kebutuhan apa saja. Di waktu depan mode ini akan diperlukan warga. Perubahan mode usaha yang multi macam memiliki bentuk bisa difasilitasi dalam koperasi ini. Contohnya koperasi basis, koperasi P2P, koperasi pekerja-investor, pola kerja sama PPPP serta jenis-model yang lain.

RUU Perkoperasian yang baru harus masukkan mode koperasi multi faksi untuk menjawab rintangan jaman. Hingga warga punya kejelasan hukum untuk menjalankannya.

RUU kelihatannya butuh mengendalikan mengenai koperasi mode baru seperti yang dikerjakan oleh Negara Sisi Alberta, Kanada yang dengan cara langsung masukkan klausal “New Generation Cooperatives”.

Maksudnya supaya jadi payung hukum buat peningkatan bermacam koperasi mode baru, yang detail tehnis penyelenggaraannya dapat di turunkan dalam Ketentuan Menteri Koperasi.

Dalam tata atur publik, pemerintah butuh untuk mengambil pendekatan atau mode Private-Public-People Partnership (PPPP) yang buka kesempatan lahirnya mode kelembagaan baru yang berbentuk quasi negara-swasta, quasi negara-komunitas atau serta quasi negara-swasta-komunitas.

Koperasi multi faksi sangat mungkin menjadi mode kelembagaan menjawab rintangan itu. Bagaimana kebutuhan serta representasi negara, swasta serta komune bisa ada pada sebuah wadah yang bersama membuat nilai buat mereka.

Mode PPPP itu dapat kita lihat pada koperasi BUMDes di atas. Pemerintah Desa jadi representasi public; Anggota Warga jadi representasi people; Serta barisan investor jadi representasi privat. Nilai serta prinsip koperasi internasional (ICIS, 1995), yang keberadaannya sudah teruji lebih dari 100 tahun, bisa jadi ikatan bersama dengan (common bond) antara mereka.

Untuk membuat mode baru itu, kita harus bisa melebihi kekakuan struktural dari peraturan yang ada serta kekakuan fungsional dari mode waktu dulu yang terbatas. Terkadang, terbatasnya peraturan itu berawal dari terbatasnya imajinasi, yang membuat kita seakan mengenai tembok serta tidak ada pilihan yang lain.

Saya fikir beberapa waktu ini Menteri Koperasi yang baru, Teten Masduki, sudah tunjukkan kekuatannya dalam membobol kekakuan struktural serta fungsional yang ada.

Kemungkinan itu yang membuat Presiden Joko Widodo menunjuknya untuk mengorkestrasi peningkatan UMKM di Indonesia. Melalui omnibus law akan datang kita akan belajar bagaimana semua kekakuan struktural dapat dibobol.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis