•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Desa sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[1]

Untuk mendukung nawacita itu, pemerintah melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta.[2]

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan desa sebagaimana yang tercantum dalam Nawacita, sumber pendapatan Pemerintah Desa tidak hanya berasal dari Dana Desa yang jelas-jelas sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa saja. Melainkan dalam Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 juga menyampaikan bahwa sumber pendapatan keuangan desa itu bersumber dari[3]:

  1. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa;
  2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Dengan begitu banyaknya anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Desa, maka pertanggungjawabannya pun menjadi besar. Kepala Desa sebagai yang Bertanggungjawab atas keuangan desa harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini pemerintah desa wajib menyusun laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuagan desa.

Mengingat tanggungjawab Kepala Desa sangat besar dalam pengelolaan keuangan desa, maka diperlukan pelibatan masyarakat guna menciptakan transparansi pengelolaan keuangan desa. Pelibatan masyarakat desa bisa direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap perencanaan dan penganggaran.[4] Sehingga program kinerja dan kegiatan yang tersusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa. Tidak hanya itu Pemerintah Desa juga harus melakukan pencatatan atau melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.[5]

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.[6] Tidak hanya Kepala Desa yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan desa, namun semua perangkat desa juga mempunyai perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa dan Kepala Desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa harus mempunyai pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena pengelolaan keuangan desa sendiri sudah diatur secara rinci dan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya risiko yang cukup tinggi atas pengelolaan keuangan desa (korupsi), maka diperlukan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Selain pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan melakukan pendampingan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.[7]

Adapun peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa yang bisa dijadikan rujukan bagi perangkat desa dan Kepala Desa untuk belajar memahami pengelolaan keuangan desa yaitu:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
  3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desaa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

[1] Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Jakarta: LIPI Press, 2005)

[2] Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017)

[3] Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[4] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015

[5] Id.,

[6] Id.,

[7] Id.,


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis