•  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Di Indonesia, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. AUPB terdiri dari beberapa asas yang dalam penerapannya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai asas yang menjadi prinsip AUPB yaitu UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, UU Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004, UU Anti KKN Nomor 28 Tahun 1999, UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, UU Aparatur Sipil negara Nomor 5 Tahun 2014, dan UU Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008.[1] Ketujuh peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan jenis dan jumlah asas yang berbeda-beda. Berikut tabel yang menunjukan perbedaannya[2]:

NO

Asas-Asas UU AP 2014 UU PTUN 2004 UU Anti KKN 1999 UU Pemda 2014 UU PB 2009 UU ASN 2014 UU Ombudsman 2008

1.

Asas Kepastian Hukum * * * * * *
2. Asas Kepentingan Umum * * *

*

3.

Asas Keterbukaan * * * * * *
4. Asas Kemanfaatan * *

*

5.

Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif *

6.

Asas Kecermatan *

7.

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

*

8. Asas Pelayanan Yang Baik

*

9.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara * * *
10. Asas Akuntabilitas * * * * *

*

11.

Asas Proporsionalitas * * * *
12. Asas Profesionalitas * * * *

*

13.

Asas Efisiensi *

*

14.

Asas Efektivitas * *
15. Asas Keadilan * *

*

16.

Asas Ketepatan Waktu *
17. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban *

*

18.

Asas Partisipatif *
19. Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan

*

20.

Asas Kesamaan Hak *
21. Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan

*

22.

Asas Keterpaduan *

23.

Asas Delegasi

*

24. Asas Netralitas

*

25.

Asas Persatuan dan Kesatuan

*

26.

Asas Kesejahteraan

*

27.

Asas Kepatuhan

*

28. Asas Kerahasiaan

*

  Sub Total 8 7 7 10 12 12

7

 

Berdasarkan tabel di atas, menyatakan bahwa Asas Keterbukaan menjadi asas yang diatur dalam 6 peraturan perundang-undangan dari 7 peraturan perundang-undangan lainnya. Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa Asas Keterbukaan menjadi asas yang penting untuk diterapkan dalam sebuah pemerintahan. Dalam penerapannya juga banyak hal yang dapat dilakukan pemerintahan untuk mewujudkannya, salah satunya dengan menerapkan keterbukaan informasi publik.

Dengan adanya konsep AUPB, maka semua asas-asasnya harus diterapkan disemua jenjang pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa. Pemerintah Desa harus menerapkan asas-asas itu karena berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyampaikan bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”[3]. Kemudian dalam Pasal 24 juga disampaikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan AUPB. Sehingga dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah bahkan pemerintah desa juga dituntut untuk menerapkan AUPB. Dengan begitu, masyarakat yang telah memahami konsep AUPB akan mendesak Pemerintah Daerah dan pemerintah desanya untuk menjalankan prinsip tersebut.

Asas keterbukaan menjadi penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa karena pemerintahan Desa sebagai pemerintahan yang baru, diwajibkan untuk menerapkan AUPB, salah satunya asas keterbukaan. Asas Keterbukaan diwujudkan dengan adanya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi dimaksudkan untuk memberikan hak mendapatkan informasi bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.[4]

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi mengenai proses penyelenggaraan pemerintahannya kepada masyarakat desa. Hal ini dilakukan karena sebagai Warga Negara Indonesia, masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Adanya keterbukaan informasi desa membantu pemerintahan desa untuk melakukan pembangunan desa, dan masyarakat desa juga bisa mengetahui kondisi desanya. Tidak hanya itu, masyarakat desa juga bisa menyampaikan pendapatnya mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat desa saat ini. Dengan begitu pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya bisa tepat sasaran.

Hal itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam peraturan perundang-undangan juga disampaikan mengenai pentingnya asas keterbukaan dan keterbukaan informasi. Berikut peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai asas keterbukaan dan keterbukaan informasi yang sudah dirangkum. Tidak hanya itu, tabel ini juga memaparkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintahan desa untuk menerapkan keterbukaan informasi desa sebagai berikut:

NO Peraturan Perundang-Undangan Pasal Bunyi Pasal
1. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 huruf a, b, c, dan d Undang-undang ini bertujuan untuk:

a.       Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b.      Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

c.       Meningkat peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan penglolaan Badan Publik yang baik;

d.      Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan[5];

 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a.       kepastian hukum;

b.      tertib penyelenggaraan pemerintahan;

c.       tertib kepentingan umum;

d.      keterbukaan;

e.       proporsionalitas;

f.       profesionalitas;

g.      akuntabilitas;

h.      efektivitas dan efisiensi;

i.        kearifan lokal;

j.        keberagaman; dan

k.      partisipatif[6].

 

Pasal 68 ayat (1) huruf a       (1) Masyarakat Desa berhak:

a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa[7].

Pasal 82 ayat (1) (1)   Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa[8].
Pasal 86 (1)   Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2)   Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3)   Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4)   Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(5)   Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

(6)   Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa[9].

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) (1)   AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

a.       Kepastian hukum;

b.      Kemanfaatan;

c.       Ketidakberpihakan;

d.      Kecermatan;

e.       Tidak menyalahgunakan kewenangan;

f.       Keterbukaan;

g.      Kepentingan umum;

h.      Pelayanan yang baik[10].

Penjelasan:

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”

Pasal 51 ayat (1) (1)   Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang[11]

 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) (1)   Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran[12].
Pasal 30 ayat (3)  

(3)Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri[13]

 

*sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri yaitu Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)

Pasal 39 (1)   Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

(2)   Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.       APB Desa;

b.      Pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan

c.       Alamat pengaduan[14].

5. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 52 Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa[15].
6. PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Pasal 2 Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat[16].
7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 59 (1)   Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

(2)   Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:

a.       musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;

b.      musyawarah dusun;

c.       musyawarah kelompok;

d.      sistem informasi Desa berbasis website;

e.       papan informasi desa; dan

f.       media lain sesuai kondisi Desa[17].

 

 

Tabel di atas menyampaikan bahwa peraturan perundang-undangan juga sudah mengatur bahwa pemerintahan desa diwajibkan untuk menerapkan keterbukaan informasi desa. Dalam hal ini informasi desa yang dimaksud juga termasuk informasi mengenai keuangan desa.

Pemerintahan Desa mempunyai kewajiban yang sama dengan pemerintahan daerah, karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Pemerintahan Desa bukan lagi berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota. Melainkan pemerintahan yang berdiri sendiri namun tetap menjalankan mandat dari pusat (hibrid/gabungan self governing community dan local state government). Sehingga dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya berdiri sendiri. Hal ini bertujuan supaya pemerintahan desa bisa mandiri dan memudahkan melakukan pembangunan desa.

Pembangunan desa bisa dilakukan dengan menerapkan AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya asas keterbukaan. Penerapan asas keterbukaan melalui keterbukaan informasi desa memudahkan pemerintahan desa untuk mengetahui kondisi masyarakat desanya.

Referensi:

[1] Cekli Setya Pratiwi, AUPB, (Jakarta: LeIP, 2016), hlm. 61

[2] Id.

[3] Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[4] Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945

[5] Pasal 3 Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

[6] Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[7] Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[8] Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[9] Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[10] Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

[11] Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

[12] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

[13] Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

[14] Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

[15] Pasal 52 PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[16] Pasal 2 PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

[17] Pasal 59 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis