IP4T: Jalan Keluar Persoalan Tenurial
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Indonesia kerap disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Data statistik ketenagakerjaan sektor pertanian yang dikeluarkan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa pada tahun 2013, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 37,18 juta, atau 32,61% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya. Mayoritas penduduk yang bekerja pada sektor pertanian tersebut sudah tentu berdomisili di kawasan perdesaan.

Berbicara pertanian, maka erat kaitannya dengan tanah sebagai sumberdaya utama dalam bidang produksi tersebut. Tanpa adanya tanah, maka petani tidak dapat melakukan aktivitas produksi meskipun ia memiliki perangkat produksi yang lengkap, seperti cangkul, alat bajak, dll. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sengketa penguasaan tanah kerap terjadi pada kawasan yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian.

Pada beberapa daerah, potensi terjadinya sengketa diperbesar dengan bukti penguasaan tanah yang hanya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan secara sporadik oleh kepala desa.Hal ini disebabkan format SKT tidak menyertakan alur riwayat penguasaan tanah. Sebagai contoh, pada tahun 2008, sebagai bentuk pembangunan pasca-konflik, Gubernur Aceh menerapkan program strategis pembangunan kebun kelapa sawit rakyat. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran program tersebut adalah sebuah desa di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dengan izin lokasi pembangunan kebun seluas kurang lebih 2.550 ha. Tanah tersebut diredistribusi kepada setiap warga, dengan luas 2 ha per kepala keluarga. Disebut redistribusi karena berasal dari “pemutihan” atau penarikan kembali tanah-tanah bekas program cetak sawah tahun 1994 yang telah ditinggalkan pemiliknya semasa konflik memuncak pada tahun 1998-2003.

Pada tahun 2013, diakibatkan oleh beragam faktor, seperti klaim tanah oleh penduduk lama, banyaknya hama gajah, dll., program pembangunan kebun kelapa sawit di Kecamatan Pintu Rime Gayo berakhir gagal. Berdasarkan SK Bupati No. 591/20/SK/2008, penerima izin lokasi pembangunan kebun kelapa sawit dilarang untuk memindahkan atau memperjualbelikan izin lokasi tersebut kepada pihak lain dalam bentu apapun. Namun, ketika penanaman komoditas sudah dianggap tidak lagi masuk logika untung-rugi petani, penjualan tanah pun menjadi salah satu opsi yang mereka tempuh. Penjualan tanah yang dilakukan para petani seharusnya tidak dapat dilakukan karena tidak ada surat bukti penguasaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh si penjual, tetapi dengan sedikit “tanda pamrih”, Kepala Desa tidak segan untuk mengeluarkan SKT sebagai dasar penjualan tersebut. Tidak jarang, sebidang tanah dijual berkali-kali ke pembeli berbeda, dengan SKT yang berbeda pula, sehingga terjadi tumpang tindih penguasaan tanah. Terjadinya hal ini dimungkinkan oleh format SKT yang tidak mencantumkan riwayat penguasaan tanah, oleh karena itu, banyak tanah yang sudah dijual berujung pada sengketa di kemudian hari.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI menandatangani Peraturan Bersama tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan. Pasal 2 ayat 1 peraturan tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan di kabupaten/kota, Bupati/Walikota membentuk Tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah). Di dalam ketentuan umum, pasal 1 ayat 6, IP4T adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.

Secara umum, alur tugas tim IP4T adalah sebagai berikut:

  1. Menerima pendaftaran permohonan IP4T dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota
  2. Melakukan verifikasi permohonan
  3. Mensosialisasikan kegiatan IP4T pada tanah yang berada di dalam kawasan hutan kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan/desa
  4. Melaksanakan pendataan lapangan
  5. Melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam kawasan hutan
  6. Menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya
  7. Menyerahkan hasil analisis sebagaimana dimaksud poit 6 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Sebagai sebuah unit kerja, wilayah kerja IP4T masih terbatas pada kawasan hutan dan perkebunan. Pelaksanaannya pun membutuhkan waktu kurang lebih enam bulan dan tidak dilakukan secara reguler. Namun, sebagai sebuah gagasan, IP4T seharusnya dapat diintegrasikan ke dalam sistem pertanahan nasional. Formulir daftar subyek IP4T yang menyertakan jenis penggunaan tanah, riwayat penguasaan tanah, dan keterangan yuridis sebidang tanah, jika wajib dilampirkan dalam pembuatan SKT secara sporadik oleh kepala desa, maka akan mempermudah pelacakan sejarah administrasi tanah tersebut. Selain itu, jika Tim IP4T melakuan kegiatannya secara reguler tanpa perlu menunggu permohonan dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, maka kasus tumpang tindih penguasaan tanah yang berujung sengketa, sebagaimana terjadi di Kecamatan Pintu Rime Gayo pada tahun 2013, dapat diminimalisasi.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis

Indro Laksono

Peneliti Sosial