Divestasi Bukan Penghilangan Kewajiban Freeport dalam HAM dan Lingkungan Hidup
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pemerintah Indonesia telah menandatangani kepala perjanjian (hoa) dengan Freeport Mc MoRan sehubungan dengan divestasi saham.

Terlepas dari isu kontra-pro-divestasi yang menjadi salah satu poin negosiasi antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Mc-MoRan / Freeport Indonesia, masalah Freeport harus dilihat dari aspek lain keadilan dan keberlanjutan, bukan hanya untuk pemerintah Indonesia, tetapi untuk orang Papua, adat istiadat dan lingkungan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada sebuah negara di dalam negeri di seluruh kisah investasi pertambangan, terutama yang berkaitan dengan investasi asing di Indonesia. Kebijakan dan fasilitas khusus seperti tv ball7 penggunaan alat keamanan negara atas nama industri strategis nasional atau benda penting negara.
Masalah Freeport di Papua bukan tentang perdagangan atau ekonomi saja, ada begitu banyak fakta kejahatan yang dilakukan oleh PT Freeport Mc-MoRan atau Freeport Indonesia, pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia orang Papua.

Hilang nyawa, budaya, perusakan lanskap dan hutan Papua, pencemaran lingkungan belum menjadi dasar perhitungan dalam cerita investasi, semua dianggap tidak bernilai.

Direktur WALHI Papua Maurits J Rumbekwan mengatakan bahwa, “Freeport adalah gambaran luka bagi orang Papua. Bukan hanya kerugian ekonomi, orang Indonesia dan orang Papua telah kehilangan nilai-nilai kehidupan, budaya dan lingkungan yang telah dihancurkan oleh industri raksasa ini. PT Freeport sedang memperbaiki berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di tanah adat suku Amungme dan Kamoro. ”

“Penandatanganan hoa ini seharusnya bukan penghapusan atau pengampunan atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan sampai ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia wajib menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan sebelum HoA adalah menandatangani, menghentikan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, “tegas Khalisah Khalid, Kepala Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI.
Selain itu, PT Freeport Indonesia juga harus mematuhi ketentuan hukum dan peraturan di Indonesia, penegakan hukum juga harus dijaga.

Seperti diketahui, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pelaksanaan Kontrak Karya tentang penggunaan kawasan hutan lindung, kelebihan pencairan jaminan relamasi, izin lingkungan penambangan bawah tanah, kerusakan karena pembuangan limbah di sungai, kewajiban hutang pasca tambang dan penambangan di bawah laut.

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus terus mendorong penegakan hukum atas temuan-temuan BPK ini.

PTFI juga harus mematuhi UU Minerba, kewajiban mengubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan.

Akhirnya, setelah lebih dari setengah abad PT Freeport Mc-Moran atau PT Freeport Indonesia mengendalikan Indonesia dengan investasi Liga Inggris penambangannya, Freeport Mc-Moran harus keluar dari Indonesia, dan pemerintah Indonesia harus menyiapkan kebijakan keadilan transisional untuk orang Papua dan lingkungan hidup.

Dalam proses menuju ke fase keluar, kewajiban perusahaan ini harus dipenuhi, antara lain, pemulihan lingkungan yang telah terkontaminasi dan hancur, terutama di berbagai negara, pembuangan tailing ke laut, telah dilarang. Dalam masa transisi ini, pemerintah juga harus menyiapkan ekonomi baru untuk orang Papua, terutama masyarakat adat. Dan pertama, bagaimana menghentikan penggunaan kekerasan terhadap orang Papua.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis