BUMDes Sebagai Penyalur KUR
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“Desa perlu juga infrastruktur untuk micro-financing, Nah itu kami kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), supaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  bisa kerja sama dengan bank-bank BUMN. BUMDes bisa jadi channel link untuk menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat).”

Pernyataan di atas (mengutip dari harian Kompas, (22/08/2016) diungkapkan oleh Eko Putro Sandjojo, menteri desa yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2016 lalu.

Rencana menteri desa menjadikan BUMDes sebagai channel link bank-bank BUMN untuk menyalurkan KUR bisa dibilang sebagai sebuah rencana strategis untuk mendorong perekonomian desa. Hal ini disebabkan penyertaan modal menjadi bagian krusial dalam perekonomian desa, mengingat secara umum, modal masih menjadi kendala utama bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, rencana ini juga dapat dilihat sebagai upaya yang nyata dari pemerintah untuk memberantas para lintah darat di desa.

Namun, rencana strategis ini bukan tidak mungkin akan menghadapi kendala dalam implementasinya. Sebagai contoh, seorang pengelola BUMDes di Kab. Siak menyebutkan bahwa tidak jarang masyarakat desa membutuhkan kelonggaran pembayaran cicilan pinjaman karena kondisi perekonomian yang sulit. Oleh karena itu, pihaknya kerap memperpanjang masa pinjaman debitur agar mereka mendapatkan kesempatan untuk membayar pinjaman tersebut. Jika setelah masa perpanjangan debitur belum juga dapat membayar pinjamannya, pengelola BUMDes tidak langsung menarik agunan pinjaman, melainkan memilih untuk memberikan sanksi sosial berupa penempelan foto debitur di segala penjuru desa. Cara tersebut dianggap efektif karena pada akhirnya debitur akan merasa malu dan membayar pinjamannya. Apabila pemberian sanksi sosial belum dapat “menyadarkan” debitur untuk segera melakukan pembayaran, maka pengelola BUMDes akan menyampaikan laporan ke pemerintah kabupaten untuk melakukan penyitaan agunan.

Kelonggaran sebagaimana dicontohkan pengelola BUMDes di atas belum tentu dapat ditemui jika pemberi kredit merupakan bank BUMN. Oleh karena itu, pemosisian BUMDes sebagai penyalur KUR di desa perlu mengedepankan aspek informalitas agar keengganan untuk menjadi debitur tidak timbul di kalangan masyarakat desa.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis

Indro Laksono

Peneliti Sosial