Badan Kerjasama Antar Desa dalam Kemandirian Desa
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Badan Kerjasama Antar Desa atau biasa disebut BKAD yaitu suatu badan yang dibentuk dengan adanya kerjasama antar desa dalam hal mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa. BKAD ini bisa dibentuk oleh dua desa atau lebih untuk memudahkan pengelolaannya. BKAD bisa diakui legalitasnya dengan dibentuknya Peraturan Bersama Kepala Desa. Adapun Kepala Desa yang dimaksud yaitu semua Kepala Desa yang Desanya masuk ke dalam kerjasama bersama antar desa tersebut.

Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan salah satu bentuk daerah yang khas di Indonesia. Desa mempunyai latar belakang historis dan filosofis yang jelas dan kuat. Desa hadir sebelum tata pemerintahan tumbuh dan berkembang seperti sekarang. Dalam Staatsblad Tahun 1906  dan Staadblad Tahun 1938 Nomor 490 Pemerintahan Hindia Belanda mengakui legalitas desa. Desa mempunyai hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan asset. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengamanatkan kemandirian desa. Kemandirian desa ini hadir dengan tujuan untuk memudahkan desa dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan desanya.

Kemandirian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.[1] Kemandirian Desa bisa dilakukan dengan adanya Pembangunan Desa yang dimulai dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa. Salah satu cara untuk mewujudkan Kemandirian Desa yaitu dengan dilakukannya Kerjasama Antar Desa. Hal ini dilakukan untuk memudahkan Pemerintahan Desa dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam di desa.

Salah satu desa yang sudah membentuk Badan Kerjasama Antar Desa yaitu desa-desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan nama Badan Kerjasama Antar Desa Panca Mandala. BKAD ini terdiri dari kerjasama 5 desa yaitu Desa Ciwarak, Kertahayu, Mandalahurip, Papayan, dan Mandalamekar. Adapun kerjasama ini tertuang dalam Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Kemudian dibentuk juga Peraturan Bersama Kepala Desa Ciwarak, Kertahayu, Mandalahurip, Papayan, dan Mandalamekar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Panca Mandala.

Kerjasama ini dilakukan untuk memudahkan terpenuhinya kewenangan Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h bahwa Kepala Desa berwenang membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.[2] Untuk memenuhi kewenangan yang diamanatkan tersebut, BKAD melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) membentuk unit usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang tergabung dalam BKAD.

Di BKAD Panca Mandala, BUMDESMA-nya membentuk satu unit usaha yaitu PT. Bumades Panca Mandala. Pendirian PT. Bumades Panca Mandala mempunyai tujuan utama untuk mendorong terjadinya proses transformasi sosial secara positif di masyarakat pedesaan Panca Mandala demi mencapai tingkatan taraf hidup yang lebih baik, serta berkontribusi dalam proses pembangunan berkelanjutan yang digiatkan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Adapun Jenis Usaha yang dilakukan oleh PT. Bumades Panca Mandala yaitu:

  1. Layanan akses internet Panca Mandala. Usaha ini dilakukan untuk membantu desa yang tidak memiliki layanan internet dengan membuat kerangka jaringan yang layanan internetnya bisa dinikmati oleh masyarakat desa yaitu dengan melakukan pembayaran biaya yang disepakai oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa. Dengan adanya layanan akses internet Panca Mandala ini memudahkan Pemerintah Desa untuk mengelola pembangunan desa, mengingat semua aplikasi wajib (aplikasi yang wajib digunakan oleh Pemerintahan Desa oleh Pemerintah, seperti Siskeudes, Prodeskel, dll) yang dimiliki pemerintahan desa harus menggunakan akses internet.
  2. Peternakan dengan pola pemberdayaan. Usaha ini dilakukan yaitu dengan memelihara hewan ternak dari usia kecil sampai beranak dan nantinya dijual.
  3. Platform Tata Kelola Desa yaitu Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA). Sideka merupakan sebuah platform yang digunakan untuk meningkatkan keterbukaan infomasi desa. Adapun informasi yang terintegrasi dengan Sideka yaitu pengelolaan data kependudukan, data keuangan desa, peta desa, dan website Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa: “Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem Informasi Desa terdiri dari data desa, data pembangunan Desa, kawasan perdesaanm serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Kemudian Sistem informasi desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.[3]
  4. Multimedia Produksi. Di Usaha ini PT. Bumades Panca Mandala menyediakan jasa sound system, audio visual, dan desain grafis.
  5. Pengelolaan Kayu dan Bambu. Salah satu produksinya yaitu membuat pengolahan kayu Haspel (gulungan kabel).

Kelima usaha yang dilakukan oleh PT. Bumades Panca Mandala bisa mengantarkan Desa di Panca Mandala menuju desa yang mandiri. Dalam pengelolaannya PT. Bumades Panca Mandala tidak pernah menerima bantuan dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah. Semuanya murni berawal dari patungan uang desa dari masing-masing desa di Panca Mandala.

Untuk memudahkan pengelolaan usaha, PT. Bumades Panca Mandala melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi. Kerjasama ini sangat memungkinkan selama disetujui oleh anggota BKAD dan tidak melanggar visi misi yang dibuat.

Salah satu bukti terwujudnya kemandirian desa yaitu Desa Papayan (anggota BKAD Panca Mandala) mendapatkan peringkat 1 dalam lomba desa se-kabupaten Tasikmalaya untuk kemandirian desa. Dengan begitu, seiring berjalannya waktu lima desa yang tergabung dalam BKAD Panca Mandala bisa menjadi Desa yang Mandiri. Hal ini juga akan mengubah kehidupan masyarakat desa.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya kerjasama antar desa bisa mengantarkan desa menuju desa yang mandiri. Semua desa yang ada di Indonesia bisa melakukan kerjasama antar desa dan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa untuk nantinya membuat unit usaha bersama. Adapun jenis usahanya bisa disesuaikan dengan potensi yang ada di desa, mengingat tidak semua desa mempunyai potensi desa yang sama. Apa yang disampaikan di atas hanya contoh kecil dari keberhasilan kerjasama antar desa, yang mana jenis usahanya juga disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di masing-masing desa anggota BKAD.

 

[1] Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

[2] Pasal 26 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

[3] Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

FavoriteLoadingFavorit

Tentang penulis